5 Tokoh Belanda yang Mewarnai Politik Etis

Politik Etis atau Politik Balas Budi adalah suatu pemikiran yang menyatakan bahwa pemerintah kolonial memegang tanggung jawab moral bagi kesejahteraan pribumi. Pemikiran ini merupakan kritik terhadap politik tanam paksa. Keberadaan Politik Etis di Hindia Belanda ketika itu, setidaknya diwarnai oleh sosok-sosok mereka, baik sebagai inisiator, fasilitator, eksekutor maupun kritikus dari kebijaksanaan tersebut. Berikut adalah 5 tokoh Belanda yang mewarnai Politik Etis.

1. Eduard Douwes Dekker (1820-1887)

Eduard Douwes Dekker atau yang dikenal pula dengan nama pena Multatuli adalah penulis Belanda yang terkenal dengan Max Havelaar (1860), novel satirisnya yang berisi kritik atas perlakuan buruk para penjajah terhadap orang-orang pribumi di Hindia-Belanda. Ketika menerbitkan novel Max Havelaar, ia menggunakan nama samaran ‘Multatuli’. Nama ini berasal dari bahasa Latin dan berarti “‘Aku sudah menderita cukup banyak’” atau “‘Aku sudah banyak menderita’”; di sini, aku dapat berarti Eduard Douwes Dekker sendiri atau rakyat yang terjajah. Setelah buku ini terjual di seluruh Eropa, terbukalah semua kenyataan kelam di Hindia Belanda, walaupun beberapa kalangan menyebut penggambaran Dekker sebagai berlebih-lebihan. Max Havelaar bisa jadi buku yang mempengaruhi terlahirnya Politik Etis di Hindia Belanda kelak.

2. Pieter Brooshooft (1845 – 1921)

Brooshooft adalah seorang wartawan dan sastrawan, yang dikenal sebagai salah satu tokoh Politik Etis. Tahun 1887 Brooshooft mengadakan perjalanan mengelilingi Pulau Jawa, lalu menuliskan laporan tentang keadaaan yang sangat menyedihkan di Hindia Belanda akibat kebijakan tanam paksa pemerintah. Dia menyampaikan laporan tadi kepada 12 tokoh politisi Belanda terkemuka, disertai lampiran setebal buku yang memaparkan fakta-fakta yang dicatat dan ditandatangani 1255 orang. Laporan itu menuntut harus dibentuk sebuah partai Hindia agar kepentingan Hindia Belanda terwakili di Parlemen. Dilampirkan pula buku Memorie over den toestan in indie (Catatan tentang keadaan di Hindia), yang mengkritik struktur pajak dan mengecam sistem bandar.
Tahun 1904 Brooshooft kembali ke Belanda dalam keadaan kecewa dan putus asa, karena merasa perjuangannya bagi keadilan terhadap pribumi tidak ada hasilnya. Tajuk Rencana yang terakhir ditulis berjudul: Pamitan Dengan Orang Sakit, dimuat pada surat kabar Semarang, De Locomotief, tanggal 31 Desember 1903. Setelah di Belanda, Brooshooft tetap rajin menulis, antara lain sebuah naskah pentas: Arm Java (Kasihan, Pulau Jawa), pada 1906. Naskah ini dianggap memiliki benang merah dengan eksistensi dan riwayat Kartini, sebab di dalamnya ada tokoh Murtinah, puteri seorang Bupati modern yang telah maju pikirannya. Diceritakan Murtinah sering menulis dalam majalah-majalah wanita di Belanda dan mengadakan surat-menyurat dengan teman-teman di negeri itu pula.

3. Conrad Theodore van Deventer (1857-1915)

Van Deventer dikenal sebagai seorang ahli hukum Belanda dan juga tokoh Politik Etis. Pada sebuah surat tertanggal 30 April 1886 yang ditujukan untuk orang tuanya, Deventer mengemukakan perlunya sebuah tindakan yang lebih manusiawi bagi pribumi karena mengkhawatirkan akan kebangkrutan yang dialami Spanyol akibat salah pengelolaan tanah jajahan. Lalu pada 1899 Deventer menulis dalam majalah De Gids (Panduan), berjudul Een Eereschuld (Hutang kehormatan). Tulisan itu berisi angka-angka konkret yang menjelaskan pada publik Belanda bagaimana mereka menjadi negara yang makmur dan aman adalah hasil kolonialisasi yang datang dari daerah jajahan di Hindia Belanda (“Indonesia”), sementara Hindia Belanda saat itu miskin dan terbelakang. Jadi sudah sepantasnya jika kekayaan tersebut dikembalikan.
Ketika Deventer menjadi anggota Parlemen Belanda, ia menerima tugas dari menteri daerah jajahan Idenburg untuk menyusun sebuah laporan mengenai keadaan ekonomi rakyat pribumi di Jawa dan Madura. Dalam waktu satu tahun, Deventer berhasil menyelesaikan tugasnya (1904). Dengan terbuka Deventer mengungkapkan keadaan yang menyedihkan, kemudian dengan tegas mempersalahkan kebijakan pemerintah. Tulisan itu sangat terkenal, dan tentu saja mengundang banyak reaksi pro-kontra. Sebuah tulisan lain yang tak kalah terkenalnya adalah yang dimuat oleh De Gids juga (1908) ialah sebuah uraian tentang Hari Depan Insulinde, yang menjabarkan prinsip-prinsip etis bagi beleid pemerintah terhadap tanah jajahannya.

4. Jacques Henrij Abendanon (1852-1925)

J.H. Abendanon adalah Menteri Kebudayaan, Agama, dan Kerajinan Hindia Belanda dari tahun 1900-1905. Ia datang ke Hindia-Belanda pada tahun 1900. Ia ditugaskan oleh Belanda untuk melaksanakan Politik Etis. Di bawah Abendanon, sejak tahun 1900 mulai berdiri sekolah-sekolah baik untuk kaum priyayi maupun rakyat biasa yang hampir merata di daerah-daerah. Pada tahun ini sekolah Hoofdenscholen (sekolah para kepala) yang lama diubah menjadi sekolah yang direncanakan untuk menghasilkan pegawai-pegawai pemerintahan dan diberi nama baru OSVIA (Opleiding School Voor Inlandsche Ambtenaren).
J.H. Abendanon mengumpulkan dan membukukan surat-surat yang pernah dikirimkan R.A. Kartini pada para teman-temannya di Eropa. Buku itu diberi judul Door Duisternis tot Licht yang artinya Habis Gelap Terbitlah Terang. Buku kumpulan surat Kartini ini diterbitkan pada 1911. Buku ini dicetak sebanyak lima kali, dan pada cetakan terakhir terdapat tambahan surat Kartini.

5. Dr. Douwes Dekker (1879-1950)

Ernest Francois Eugene Douwes Dekker atau Danudirja Setiabudi adalah seorang pejuang kemerdekaan dan pahlawan nasional Indonesia. Ia adalah salah seorang peletak dasar nasionalisme Indonesia di awal abad ke-20, penulis yang kritis terhadap kebijakan pemerintah penjajahan Hindia-Belanda, wartawan, aktivis politik, serta penggagas nama “Nusantara” sebagai nama untuk Hindia-Belanda yang merdeka. Setiabudi adalah salah satu dari “Tiga Serangkai” pejuang pergerakan kemerdekaan Indonesia, selain dr. Tjipto Mangoenkoesoemo dan Suwardi Suryaningrat. Ernest Douwes Dekker termasuk yang menentang ekses pelaksanaan politik etis ini karena meneruskan pandangan pemerintah kolonial yang memandang hanya orang pribumilah yang harus ditolong, padahal seharusnya politik etis ditujukan untuk semua penduduk asli Hindia Belanda (Indiers), yang di dalamnya termasuk pula orang Eropa yang menetap (blijvers) dan Tionghoa.